HOME
Jum'at, 19 08 2022
Follow:
Senin, 15/08/2022 - 21:42 WIB
Kejari Nilai Penyitaan Aset Sudah Sesuai Aturan
Rabu, 13/07/2022 - 09:30 WIB
PLN Gandeng KPK dalam Penguatan Digitalisasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Selasa, 10/05/2022 - 18:11 WIB
Dukung Iklim Investasi Riau, PLN Penuhi Kebutuhan Listrik Perusahaan Pengolahan Porang
 


HUKUM KITA
Rabu, 13/07/2022 - 09:30 WIB
PLN Gandeng KPK dalam Penguatan Digitalisasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Selasa, 10/05/2022 - 18:11 WIB
Dukung Iklim Investasi Riau, PLN Penuhi Kebutuhan Listrik Perusahaan Pengolahan Porang
Kamis, 12/05/2022 - 18:11 WIB
Kisah Uang Kopsa M Diduga Digunakan Anthony untuk Serang PT Langgam Harmuni
Jumat, 22/04/2022 - 13:50 WIB
Saksi Sebut Perintah dari Perintah Anthony Hamzah
Minggu, 10/04/2022 - 17:28 WIB
Polda Riau Amankan Pelaku Jual Beli Gading Gajah di Kuansing
Kamis, 31/03/2022 - 19:30 WIB
JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Anthony Hamzah
Selasa, 18/01/2022 - 17:43 WIB
Kapolri Ingin Anggota Miliki Kemampuan Auditor
Senin, 10/01/2022 - 17:22 WIB
Petani Tak Ikhlas Jika Dana Kopsa-M Miliaran Dihamburkan Pengurus Lama
Kamis, 06/01/2022 - 15:22 WIB
Kapolda Iqbal Kunjungan Silaturahmi ke Pimpinan DPRD Riau
Kamis, 25/11/2021 - 17:22 WIB
Mulai Kesampingkan Konflik Internal, Petani Kopsa-M Fokus Merawat Kebun
 
PT PSJ Diminta Bertanggung Jawab Terhadap 2 Koperasi Yang Terdampak Putusan MA

Reporter : Fiqi
Selasa, 06/04/2021 - 15:35:41 WIB
Pekanbaru - Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung, meminta PT Peputra Supra Jaya (PSJ) bertanggungjawab dengan Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti yang berimbas pada putusan Mahkamah Agung (MA).


" PT PSJ  memiliki tanggung jawab terhadap kedua koperasi tersebut. Ini karena mereka kan baoak angkat koperasi," kata Robin, kepada wartawan, Selasa (6/4).


Sebelumnya, Komisi II DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) atas pengajuan dari sejumlah koperasi terkait permasalahan lahan di Desa Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan, Senin (5/4).


Dimana, hingga saat ini terdapat ribuan hektar kebun sawit tengah dipersengketakan oleh dua perusahaan yakni PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan PT Nusa Wana Raya (NWR).


RDP dihadiri sejumlah pihak yang berkaitan dengan permasalahan lahan kebun sawit di wilayah tersebut. Sayangnya, PT NWR tak tampak menghadiri pertemuan tersebut. Kendati begitu, RDP tersebut tetap dilangsungkan.


"Kita mendengar sesuai dengan permohonan tatap muka dari dua koperasi. Pointnya mereka meminta DLHK tak merampas hak mereka. Mereka juga meminta hak mereka dari kebun yang menjadi persoalan saat ini," ungkap politisi PDIP ini.


Sejatinya sebut Robin, dalam persoapan ini telah muncul putusan dari Mahkamah Agung. Tentu ia berharap semua pihak menghormati keputusan itu. 


"Jika PT PSJ yang juga hadir dalam RDP tersebut merasa tidak puas dengan putusan itu, maka bisa menempuh jalur hukum yang ada saja. Misalnya pengajuan peninjauan kembali atau bagaimana," bebernya.


Termasuk, apakah keputusan MA memuaskan semua pihak, dia mengungkapkan hal tersebut relatif. "Perbedaan-perbedaan yang ada mau tak mau tetap harus menghormati keputusan itu," imbuhnya.


Eksekusi kebun sawit dijelaskannya sesuai keputusan MA, menurut Robin hal itu sudah menjadi kewenangan Jaksa sebagai eksekutornya. Robin mengaku pihaknya tidak berada dalam konteks tersebut. Namun, dia menilai jaksa melakukan eksekusi berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada.


"Kewajiban bagi Kejaksaan dalam melaksanakan perintah eksekusi berdasarkan putusan MA dalam ranah pidana," tuturnya.


Dalam RDP tersebut DLHK Riau bersama Pemprov Riau juga telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dimana, dalam koordinasi itu muncul keputusan bahwa akan ada pembentukan tim untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Gondai itu.



 
.:: Home | Politik | Peristiwa | Ekbis | Lingkungan | Sport | Hukum | Kesehatan | Iptek | Foto | Galeri | Index ::.
Copyright 2011-2020 RiauKita.com, All Rights Reserved | Redaksi | Info Iklan | Disclaimer Reserved Powered By www.riaukita.com