Acara ini adakan di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau Jalan Adi Sucipto Nomor 284 Pekanbaru dipimpin langsung Alnofrizal selaku Ketua Bawaslu Provinsi Riau, didampingi oleh Koordinator Divisi SDM dan Diklat Bawaslu Riau Hasan, Kepala Sekretariat Bawaslu Riau Anderson dan Kabag Hukum, Humas, Datin Bawaslu Riau Donna Donora, Selasa (14/02/2023).

Salah satu hasil pengawasan terkait dengan penetapan daearah pemilihan dan jumlah kursi di Provinsi Riau pada Pemilu 2024 mendatang. Dasar hukum penyampaian hasil pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemililihan (Dapil) di Provinsi Riau Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 diantaranya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, Keputusan KPU No. 488 tentang pedoman teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dan kota dalam Pemilihan Umum, dan lainnya.

“Pada prinsipnya penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Pasal 185 UU No.7 Tahun 2017, meliputi Kesetaraan Nilai Suara; Ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional; Proporsionalitas; Integralitas Wilayah; Berada dalam cakupan wilayah yang sama; Kohesivitas; dan Kesinambungan,” ujar Alnofrizal.

Ia juga menjelaskan komputasi jumlah Dapil dan alokasi kursi legislatif perbandingan di tiga tahapan Pemilu, dari tahun 2014, 2019, hingga 2024 nanti diseluruh wilayah Indonesia.

Khusus wilayah Provinsi Riau, DPR RI mempunyai dua Dapil yaitu Riau 1 dan Riau 2 dengan total jumlah 13 kursi suara.

Dapil Riau 1 memiliki 7 kursi suara, terdiri dari Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Dapil Riau 2 memiliki 6 kursi suara, terdiri dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuansing.